Langsung ke konten utama

Postingan

MULAI TAHUN 2020 PEMERINTAH MENGALOKASIKAN DAU UNTUK PENGGAJIAN PPPK

Banyak pemerintah daerah yang pesimistis untuk melakukan rekrutmen PPPK (P3K) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pasalnya berdasarkan Pasal 101 ayat (3) UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dinyatakan bahwa Gaji PPPK dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (
Postingan terbaru

UU NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG APBN 2020

Undang-Undang - UU Nomor 20 Tahun 2019 Tentang APBN 2020 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020) ditetapkan pada tanggal pada tanggal 18 Oktober 2019. APBN Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020 sebagaimana telah dibahas dan disepakati  bersama,

DAFTAR NAMA MENTERI KABINET INDONESIA MAJU 2019-2024

Persiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 telah mengumumkan secara resmi Nama Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Berikut susunan atau Daftar Nama Menteri kabinet  Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin Periode 2019-2024. 1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam): Mohammad Mahfud 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko

PERPANJANGAN JADWAL PENDAFTARAN SELEKSI AKADEMIK PPG DALAM JABATAN TAHUN 2019/2020 DAN PENJELASAN GURU HONORER YANG DAPAT MENGIKUTI PENDAFTARAN SELEKSI AKADEMIK PPGDJ 2019/2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Surat yang berisi Perpanjangan Jadwal atau Waktu Pendaftaran Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan Tahun 2019/2020 dan Penjelasan Guru Honorer Yang Dapat Mengikuti Pendaftaran Seleksi Akademik PPGDJ 2019/2020. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Jadwal pendaflaran seleksi akademik Calon peserta PPG 2019/2020 diperpanjang sampai

EDARAN MENDIKBUD TENTANG PEMASANGAN SIMBOL-SIMBOL NEGARA DI SATUAN PENDIDIKAN

Surat Edaran Mendikbud Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Simbol-Simbol Negara di Satuan Pendidikan (Sekolah). Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Negara Nomor B-1172/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/2019 perihal Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 s.d. 2024 tanggal 15 Oktober 2019, yang isinya Kementerian Sekretariat Negara telah menerbitkan foto resmi Presiden dan

UU NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU KPK

Undang-Undang  (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Lalu apa saja yang menjadi yang menjadi pertimbangan diadakannya perubahan atas UU KPK ? Menurut UU No 19 Tahun 2019 ini, beberapa pertimbangan perlunya diadakan Perubahan atas Undang-Undang (UU) KPK di antaranya: 1) bahwa

CONTOH FORMAT MANUAL E_SUPERVISI ONLINE / DARING (FORMAT INSTRUMEN SUPERVISI MUTU) PENGAWAS SEKOLAH

Contoh Format Manual E_Supervisi Online (Daring) pmpdikdasmen Kemdikbud (Format Instrumen Supervisi Mutu) Pengawas Sekolah. Format Laporan dalam E_Supervisi Online (Daring) terdiri dari Form A tentang Instrumen Supervisi Pemahaman Dan Keterlaksanaan SPMI; Form B tentang Instrumen Supervisi Managemen Sekolah; Form C tentang Instrumen Supervisi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran; dan